intipdia

YANG LAIN HANYA BICARA, KAMI MEMBERI BUKTI

Oktober 29, 2020

VISI- MISI LI-TIPIKOR

VISI- MISI LI-TIPIKOR

DEWAN PIMPINAN NASIONAL, LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM KINERJA APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

( DPN LI-TIPIKOR.)

PENDAHULUAN.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa    Bangsa (PBB). Kemerdekaan berorganisasi adalah sarana masyarakat untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga, dalam rangka ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas kehidupan dan martabat manusia, bahkan menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara negara.

Dalam mewujudkan kemerdekaan dimaksud, LI-TIPIKOR menyadari sepenuhnya bahwa ada kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman tradisi masyarakat, dan norma-norma agama yang menjadi prioritas utama. Untuk itu, dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, LI-TIPIKOR menghormati hak asasi setiap orang. Oleh karenanya, dalam setiap gerak langkah Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dituntut profesional dan terbuka untuk setiap kritik dan kontrol masyarakat, menjamin kemerdekaan berorganisasi dan memenuhi hak publiknya  untuk ikut serta dalam memantau, mengawasi, menginvestigasi dan mengawal kinerja penyelenggara negara agar sesuai dengan konstitusi, cita-cita kemerdekaan dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Trias Politika.

Sesungguhnya Founding Father kita telah mengamanatkan Pancasila sebagai landasan idiil yang sempurna agar terbentuknya masyarakat adil dan makmur terbebas dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Menurut Pancasila, kehidupan yang adil dan makmur adalah terbebas dari kolonialisme dan imperialisme, kehidupan bernegara yang berpedoman kepada Ke – Tuhanan Yang Maha Esa ( Keyakinan ), Kemanusiaan yang adil dan beradab ( Persamaan Hak ), Persatuan Indonesia ( Kekeluargaan ), Kerakyatan yang dipimmpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ( Musyawarah ), dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia ( Keadilan ).

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah berpuluh – puluh tahun lamanya menjalankan kehidupan bernegara dengan terus bepedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan satu kewajiban bahwa seluruh elemen Bangsa harus bersama–sama mengisi kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbebas dari segala bentuk tekanan dan penjajahan. Sebagai bagian dari masyarat dunia, bangsa Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan perdamaian abadi sesama umat manusia sedunia.

LI-TIPIKOR sebagai Lembaga Independen berbentuk perkumpulan sadar akan hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa, bertekad memberikan darma bhakti yang tebaik untuk mewujudkan nilai – nilai Pancasila demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang terbebas dari KKN, serta menjunjung tinggi Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keberadaan LI-TIPIKOR sebagai agent harus berperan lebih aktif di kalangan masyarakat dan menjadi generasi kritis solutif untuk memberantas korupsi dan memantau kinerja Penyelenggara Negara (Eksekutif, Yudikatif, Legeslatif.)

LI-TIPIKOR sebagai Lembaga Independen didalamnya berhimpun berbagai elemen masyarakat baik aktivis, akademisi, praktisi bahkan masyarakat umum dari seluruh Indonesia yang mengedepankan pemantauan dan pengawasan kinerja eksekutif, legeslatif, yudikatif.

IKRAR LI-TIPIKOR

KAMI SEGENAP ANGGOTA DAN PENGURUS LI-TIPIKOR, DENGAN INI BERJANJI:

  • BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
  • TETAP SETIA DAN TAAT KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YANG BERASASKAN PANCASILA DAN TUNDUK KEPADA UNDANG – UNDANG DASAR 1945.
  • SENANTIASA MENJAGA DAN MEMPERKOKOH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, FALSAFAH, ROH, MORAL DAN JATIDIRI BANGSA INDONESIA.
  • SIAP MENOLAK, MELAWAN, DAN MEMERANGI KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME.
  • MENJALANKAN SEMUA TUGAS YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA DENGAN TAAT, PATUH DAN PENUH TANGGUNG-JAWAB, SERTA MENJUNJUNG TINGGI SETIAP AMANAH LEMBAGA.

—————————————————oOo————————————————-

KONSEP DASAR KERJA SAMA.

KONSEP DASAR KERJASAMA LI-TIPIKOR DENGAN KPK, POLRI DAN KEJAKSAAN.
I. KPK

Dalam menjalin kerja sama yang saling memberi manfaat antara LI-TIPIKOR dengan KPK, diperlukan suatu konsep yang memiliki payung hukum yang jelas berdasarkan konstitusi. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan pegangan bagi kedua belah pihak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya:

  1. Bab I Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “ Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  2. Bab II Pasal 13 huruf c, d, dan e yang berbunyi: “ c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan; d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum “.
  3. Bab III Pasal 15 huruf a dan b berbunyi: “ a) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang Menyampaikan Laporan ataupun memberikan Keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; b) Memberikan informasi kepada Masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya “.
II. POLRI

Dalam menjalin kerja sama yang saling memberi manfaat antara LI-TIPIKOR dengan POLRI, diperlukan suatu konsep yang memiliki payung hukum yang jelas berdasarkan konstitusi. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan pegangan bagi kedua belah pihak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

  1. Konsideran Menimbang huruf b yang berbunyi: “ Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; “.
  2. Bab I Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “ Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman,
  3. yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat “.
  4. Bab III Pasal 14 huruf c yang berbunyi: “ Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. “
III. KEJAKSAAN

Dalam menjalin kerja sama yang saling memberi manfaat antara LI-TIPIKOR dengan KEJAKSAAN, diperlukan suatu konsep yang memiliki payung hukum yang jelas berdasarkan konstitusi. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan pegangan bagi kedua belah pihak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,  khususnya:

  1. Bab III Pasal 30 ayat (3) huruf a yang berbunyi: “ Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat; “. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan / atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan turut menyelenggarakan adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan berkerja sama.

 VISI-MISI, AZAS DAN TUJUAN LI-TIPIKOR.

Visi :

Ikut mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia menjadi bangsa yanbesar, adil, makmur, dan sejahtera serta merata aman sentosa. Menjadikan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia, serta membawa masyarakat Indonesia yang kuat dan bersih serta bebas dan KKN sesuai dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Misi:

Dalam rangka mewujudkan Visinya, Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia merasa perlu memberikan saran, koreksi, dan solusi demi tercapainya kinerja apartur negara yang bersih dan berwibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Azas Organisasi:

Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Organisasi:

Mendukung sepenuhnya program pemerintah/penyelenggara negara beserta stakeholder lainnya untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bermartabat, Bebas KKN dan disegani bangsa-bangsa lainnya serta mempertahankan keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Maka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga, maka disusunlah bentuk, jenis dan sifat kegitan yang akan dilaksanakan LI-TIPIKOR, diantaranya :

  • Secara aktif melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Negara (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif).
  • Mendorong Civil Parsitipatoris dalam kegiatan LI-TIPIKOR.
  • Memberikan pendidikan untuk membangun kembali pemahaman kepada masyarakat tentang Pancasila sebagai bentuk pembangunan karakter bangsa.
  • Membentuk sumber daya manusia yang professional dibidang investigasi, pemantau, pelaksana, penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif)
  • Memberikan informasi secara aktif atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, pungli kepada institusi penegak hukum (Kejaksaan, Polri, Kompolnas, KPK, dan Komisi Yudisial)
  • Memberikan Masukan, saran dan pendapat secara aktif kepada lembaga Negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif) guna perbaikan dan penyempurnaan atas penyelengaraan negara.

GRAND DESIGN PROGRAM KERJA NASIONAL LI-TIPIKOR.

  • Dalam mewujudkan cita-cita dan penjabaran visi-misi LI-TIPIKOR, maka disusun program umum LI-TIPIKOR yang harus dilaksankan oleh seluruh tingkatan organisasi dari DPN, DPW, DPP dan DPK.
  • Program umum dilaksanakan dan dijadwalkan berdasarkan hasil keputusan DPW,DPP, DPK pasca Deklarasi LI-TIPIKOR.

I. PRORGAM JANGKA PENDEK.

Program jangka pendek merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara kontinue yang terdiri dari 2(dua) tahap :

Tahap I
Internal:
  1. Nama Program : Capacity Building dan Penguatan Organisasi LI-TIPIKOR
  2. Target Program: Membangun Kemampuan dan Kapasitas Kader dan pengurus organisasi dalam menjalankan program dan cita-cita LI-TIPIKOR.
Jenis Kegiatan:

Pendidikan dan Pelatihan untuk seluruh pengurus dan anggota LI-TIPIKOR di seluruh tingkatan organisasai dari DPN, DPP dan DPK.

Bentuk Kegiatan:
  1. Pelatihan dan Pendidikan Dasar, Menengah dan Lanjutan Investigasi untuk semua pengurus dan anggota LI-TIPIKOR.
  2. Pelatihan dan Pendidikan Dasar Advokasi dan Pembelaan sesuai Permenkumham No. 1 Tahun 2018 untuk semua pengurus dan anggota LI-TIPIKOR.
  3. Pendidikan Dasar-Dasar Jurnalistik untuk Anggota LI-TIPIKOR.
  4. Pendidikan Jurnalis Investigasi Untuk Anggota Khusus LI-TIPIKOR.
  5. Diklat Pemahaman Perencanaan, Pengesahan dan Realisasi APBD, APBN untuk pengurus dan Tim Khusus LI-TIPIKOR.
  6. Pelatihan Tata Kelola Organisasi untuk anggota LI-TIPIKOR di Seluruh Tingkatan Organisasi.
  7. Membentuk Kepengurusan LI-TIPIKOR di seluruh provinsi,dan Kabupaten/Kota, berikut program sesuai dengan struktur organisasi.
  8. Melakukan Monitoring dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di semua tingkatan Pemerintahan, Baik BUMN, BUMD dan Lembaga Non departemen.
Tahap II.
Eksternal:
  1. Nama Program: Anti Corruption Education Project
  2. Target Program: Membantu penegak hukum (KPK, Kejaksaan, POLRI) dalam membangun karakter dan budaya masyarakat anti korupsi dari generasi ke generasi.
  3. Jenis Kegiatan: Prorgam pendidikan dan pengenalan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi untuk usia 12-15 tahun diseluruh level oragnisasi dari DPN, DPP dan DPK serta   lokus-lokus masyarakat.
Bentuk Kegiatan :
  • Focus Group Discussion (FGD) tingkat SD, SMP dan SMA serta komunitas diseluruh jenjang kepengurusan LI-TIPIKOR (School To School).
  • Focus Group Discussion (FGD) tingkat Kampus serta komunitas diseluruh Akademisi denga pengurus LI-TIPIKOR (Campus To Campus).
  • Seminar, Talkshow dan Lokakarya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Government) Café To Café.
  • Kegiatan lomba dan peringatan-peringatan hari Anti Korupsi setiap tahun.
  • Kampanye anti korupsi melalui media,Lukisan, Poster, dan Tulisan dan dialog-dialog anti korupsi.
  • Membentuk kegiatan-kegiatan alternative yang berbasisikan kejujuran, kesadaran hukum dan penyuluhan anti korupsi.
  • Penerbitan media informasi dan sosialisasi LITIPIKOR (LI TIPIKOR PRESS Koran/Majalah/Tabloid/Newsletter/Website LI-TIPIKOR).

II. PROGRAM JANGKA MENENGAH.

     Program jangka menengah merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara continue dan fokus pada 3 tingkat program terdiri dari

1. Pencegahan:

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, LI-TIPIKOR menyusun rancangan program, antara lain:

  • Membangun mitra kerjasama dalam monitoring perencanaan APBD, APBN di semua tingkatan organisasi LI-TIPIKOR RI.Membangun mitra kerjasama dalam monitoring pengesahan, proses lelang dan realisasi anggaran untuk seluruh tingkat pemerintahan, BUMN, BUMD dan Lembaga Non Departemen.
2. Investigasi:
  1. Secara rutin melakukan investigasi, pelaporan dan pengungkapan tindak pidana korupsi di semua tingkat pemerintahan, BUMN, BUMD dan Lembaga Non Departemen oleh seluruh Tim yang dibentuk oleh DPN, DPP dan DPK serta berkordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.
  2. Bersinergi membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan informasi dan data-data yang terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi di semua tingkat pemerintahan, BUMN, BUMD dan Lembaga Non Departemen
3. Pelaporan, Pengawasan Dan Penindakan:
  1. Secara rutin melakukan pelaporan atas temuan-temuan Tindak Pidana Korupsi di semua Tingkatan pemerintahan, BUMN, BUMD dan Non Departemen.
  2. Melakukan pengawalan proses hukum dan putusan atas seluruh tersangka dan terdakwa korupsi yang merupakan hasil investigasi dan Laporan LI-TIPIKOR
  3. Mengawal pemberitaan dan proses hukum terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi melalui pemberitaan di media LI-TIPIKOR Press (Koran/Majalah/Tabloid/Newsletter dan Website LI-TIPIKOR).

III. PROGRAM JANGKA PANJANG.

          Program jangka panjang merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara continue dan mengacu pada cita-cita perwujudan Indonesia Bebas Korupsi, dengan 2 fokus utama, terdiri dari :

Internal Organisasi LITIPIKOR:
  1. Melakukan rekrutmen rutin anggota sebagai kaderisasi organisasi LI- TIPIKOR.
  2. Menyelesaikan kepengurusan di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perwakilan kelurahan di wilayah NKRI.

Global:

  1. Mendirikan pusat analisis dan pendidikan investigasi tindak pidana korupsi di Indonesia.
  2. Bila memungkinkan membuka Perwakilan Cabang Luar negeri.
  3. Menjadi mitra utama Lembaga Penegak Hukum dalam melakukan pendidikan anti korupsi dan sertifikasi tim investigasi Tindak Pidana Korupsi.
  4. Menjadi lembaga investigasi mitra permanent Penegak Hukum dalam perjuangan Indonesia Bebas Korupsi.

———————————————-oOo——————————————————

APA DASAR-DASAR PERJUANGAN ANTI KORUPSI?

  1. INTERNASIONAL

Sebagai respon atas “akibat” tindak pidana korupsi yang terus berlangsung, rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera. Maka dewasa ini permasalahan korupsi sudah bukan merupakan permasalahan (nasional) suatu bangsa saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi sudah memasuki lintas batas negara. Hal ini dinyatakan dalam alinea ke empat Mukadimah United Nations Convention Against Corruption 2003  (UNCAC)

Maka semenjak UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/ 4 tanggal 31 Oktober 2003, Maka anggota PBB akan melakukan ratifikasi terhadap resolusi tersebut dalam peraturan dan perundang-undangan anti korupsi di negara masing-masing, termasuk Indonesia.

Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC pada tanggal 18 April 2006.

  1. NASIONAL

        Beberapa dasar-dasar hukum dalam perjuangan anti korupsi di Indonesia adalah:

  • UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
  • UU RI No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  • UU RI No. 30 TAHUN 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan   Tindak Pidana Korupsi

  • Inpres No.  5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  • UU RI No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  • UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  • Inpres No. 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan da Pemberantasan  Korupsi Tahun 2012.

Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya PencegahanDan Pemberantasan Korupsi :

  • UUD 45.
  • PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • UU RI No. 11 TAHUN 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
  • UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

1. DASAR HUKUM ORGANISASI LITIPIKOR.

  • Akta pendirian : Akta Notaris No 80 Tanggal 27 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Notaris Zainal Almanar, SH, M.Kn.
  • Akta pendirian : Akta Notaris No 90 Tanggal 25 November 2014, yang ditanda tangani oleh Notaris Zainal Almanar, SH, M.Kn.
  • Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa LI-TIPIKOR No 26 Tanggal 09 April 2018, yang ditanda tangani oleh Notaris Rio Fardiawan, SH., M.Kn sebagai Pengganti Notaris Zainal Almanar, SH, M.Kn.
  • KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: AHU-00756.60.10.2014 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM KINERJA APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
  • KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: AHU-00301.AH.01.08.TAHUN 2018  TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM KINERJA APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Dokumen-dokumen terdaftar LI TIPIKOR Mengacu pada Undang-undang yang berlaku, sebagai azas pendirian dan pengaturan

aktifitas keorganisasian di Indonesia diantaranya :

  • Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun
  • Peraturan Medagri No 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah
  • Undang Undang No. 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2013 dan diubah lagi dengan PERPPU No. 2 Tahun 2017 dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ORMAS DAN LSM.

Maka LITIPIKOR telah memenuhi kewajibannya secara nasional dan di beberapa daerah diantaranya:

  • Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak dengan NPWP :03.236.100.8-009.000 Dari KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.
  • SKT Kesbangpol Provinsi DKI No. Inventarisir : 608/SKT/K/VII/2013
  • SKT Kesbangpol Jakarta Timur No. Inventarisir : 478/1.8622.44
  • SKT Kesbangpol Provinsi NTB No. Inventarisir : 220/1275/BKBPDN
  • SKT Kesbangpol Kabupaten Kutai Timur No. Inventarisir : 220.01.VIII.033.2013.07
  • SKT Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin No. Inventarisir : 220-06-0501/0033/VIII/2013
  • SKT Kesbangpol Kabupaten Sorolangun No. Inventarisir : 00.11.220/0021/IX/Kesbang/2013
  • SKT Kesbangpol Kota Sungai Penuh No. Inventarisir : 220/457/Kesbang-Pol/2013
  • SKT Kesbangpol Kabupaten Bekasi No. Inventarisir : 220/1176/Kesbangpol./X/2013.
  • SKT Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara No. Inventarisir : –
  • SKT Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat No. Inventarisir : –
  • SKT Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan No. Inventarisir : –
  • SKT Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara No. Inventarisir : –
  • SKT Kesbangpol Provinsi MalukuUtara No. Inventarisir : –
  • SKT Kesbangpol Kota Prabumulih No. Inventarisir : –
  • Surat Keterangan, Surat Keterangan Domisili, dll.

—————————————oOo———————————————-

 

1. APA ITU KORUPSI?

 APA KORUPSI ITU ?
  1. Korupsi dalam bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan.
  2. Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
PENGERTIAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG:
  • Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri   atau   orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

PENGERTIAN KORUPSI MENURUT ILMU POLITIK :
  • Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.
PENGERTIAN KORUPSI MENURUT AHLI EKONOMI:
  • Menurut para ahli ekonomi, korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.
PENGERTIAN KORUPSI MENURUT BLACK’S LAW DICTIONARY:
  • Korupsi menurut Black’s Law Dictionary adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.
PENGERTIAN KORUPSI MENURUT BROOKS:
  • Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

(Brooks adalah pemimpin News International berbasis di Inggris yang ditahan akibat pengungkapan konspirasi korupsi Kepala kepolisian Scotland Yard atau Komisioner Polisi Metropolitan Paul Stephenson.)

DEFINISI KORUPSI MENURUT SYEH HUSSEIN ALATAS :
  • Definisi korupsi menurut Syeh Hussein Alatas yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasian, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa yang akan berakibat pada penderitan masyarakat.

          (Ket : Penulis Buku Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer dan aktivis anti korupsi.)

 2. MENGAPA ADA KORUPSI ?

Secara garis besar faktor penyebab korupsi dapat dikategorikan dalam tiga penyebab utama :

  1. Faktor budaya
  2. Faktor sistem dan
  3. Faktor manusia.

Berdasarkan kutipan teori Jack Bologne atau sering Disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang  menyebabkan terjadinya korupsi dapat dirinci berdasarkan ketiga hal diatas adalah :

  • Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
  • Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya.

(Jack Bologne  merupakan Corporate Crime Investigations berbasis di Italia)

  • Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
  • Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Menurut Arya Maheka, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah :

  • Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
  • Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.
  • Langkanya lingkungan yang antikorup dan sistem serta pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
  • “Rendahnya” pendapatan penyelenggaraan negara. Pedapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
  • Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
  • Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.
  • Gagalnya pendidikan agama dan etika, maka ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam  memainkan peran sosial.
  • Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap.
  • Budaya permisif/serba membolehkan, tidakmau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak perduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.

3. MENGAPA KORUPSI DILARANG?

Selain tindak pidana ini tergolong kejahatan yang  luar biasa (extra ordinary crime) faktor-faktor umum yang yang mengharuskan korupsi dilarang dalam konteks bernegara adalah :

  • Memotong Alokasi Anggaran;

Uang yang seharusnya diarahkan memproduksi barang dan jasa, sering kali dikhususkan untuk korupsi. Memotong alokasi sumber daya keuangan yang seharunsya dapat digunakan untuk penyediaan layanan publik. Uang yang seharusnya memberikan kontruibusi anggaran melalui pajak penghasilan, seringkali berakhir di kantong pegawai pemerintahan yang korup.

  • Kebijakan dan peraturan yang tidak responsive;

Dalam sistem yang korup, pembuat undang-undang sering   menghasilkan kebijakan dan peraturan yang tidak dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi secara keseluruhan atau lingkungan politik, melainkan meningkatkan keuntungan segelintir orang yang dekat dengan para pengambil keputusan atau orang-orang yang menyuap pejabat pemerintah lewat peraturan yang menguntungkan.

  • Menurunkan tingkat investasi;

Korupsi memiliki pengaruh negatif pada tingkat baik asing dan investasi domestik. Investor akhirnya selalu menghindari lingkungan di mana korupsi merajalela karena meningkatkan biaya melakukan bisnis dan merongrong aturan hukum. Korupsi juga sering dikaitkan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga hal ini mendorong investor menjauh dari kegiatan tersebut.

  • Mengurangi kompetisi dan efisiensi;

          Dengan adanya suap, pejabat pemerintah seringkali mengalami tuntutan untuk menyediakan atau menyangkal servis seperti lisensi atau izin yang lebih, dengan tujuan  membatasi jumlah perusahaan yang dapat memasuki pasar. Situasi ini, mau tidak mau memaksa perusahaan-perusahaan harus menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi yang sifatnya informal. Parahnya, pola ini terkadang mengarah kepada proteksionisme perdagangan, yang faktanya berakibat pada hasil produksi dan input dengan kualitas buruk atau tidak efisien, yang pada gilirannya menurunkan efektivitas, produktivitas, dan daya saing.

  • Menurunkan pendapatan umum untuk barang dan jasa penting;

          Menghindari pembayaran pajak merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pengaliran pendapatan pemerintah. Hal ini sering terjadi atau tersebar luas di negara-negara korup karena perusahaan yang informal tidak melaporkan laba mereka dan kemudian tidak membayar pajak. Begitu pula perusahaan-perusahaan yang beroperasi di ekonomi formal, dimana lebih senang membayar suap dibandingkan dengan membayar pajak ketika laporan perpajakan diketahui amburadul/menyimpang atau memberikan peluang penyalahgunaan kode pajak secara luas.

  • Meningkatkan pengeluaran publik;

Proyek-proyek investasi publik seringkali menawarkan kesempatan bagi pejabat pemerintah untuk mendapatkan suap. Secara sederhana, dihadapkan dengan kemungkinan untuk secara langsung mengambil keuntungan dari pemberian kontrak untuk kroni, pejabat pemerintah akan mempromosikan banyak proyek-proyek investasi publik. Bahkan,   skandal ini meledak tidak hanya di negara-negara berkembang yang korup, tetapi juga di negara-negara maju lebih dimana korupsi merajalela. Di banyak negara, kadang-kadang kasus proyek-proyek yang diberikan kepada kroni tidak pernah selesai sebagai dana hanya mendapatkan dicuri.

  • Merongrong aturan hukum;

          Korupsi menciptakan budaya di mana pejabat pemerintah tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Juga, dalam sistem yang korup, hukum dan peraturan di atas kertas tidak diterapkan secara konsisten dan adil. Oleh karena itu, yang penting adalah bukan hukum, melainkan apa yang Anda tahu dan seberapa banyak Anda bersedia membayar.

  • Meningkatkan ketidakstabilan politik;

          Korupsi yang tersebar luas memberikan kontribusi pada ketidakstabilan politik karena warga negara didorong untuk mengusir pemimpin yang korup dan yang tidak dapat secara efektif mewakili kepentingan rakyat.

  • Memberikan kontribusi pada tingkat kejahatan tinggi;

          Korupsi menumbuhkan sistem yang mengabaikan tingginya supremasi   hukum dan menciptakan sebuah masyarakat, di mana hukum,  peradilan, dan lembaga-lembaga penegakan hukum tidak efektif. Korupsi tidak hanya mendorong kejahatan politik dan korporasi, tetapi   mendorong kejahatan terorganisir

  • Memperparah kemiskinan dan ketimpangan;

          Korupsi menurunkan potensi penghasilan pendapatan masyarakat miskin karena minimnya kesempatan di sektor swasta. Selain itu, dengan membatasi pengeluaran layanan sektor publik, korupsi memfasilitasi ketidaksetaraan itu dan membatasi akses ke sumber daya penting seperti kesehatan dan pendidikan.

———————————————-oOo—————————————————

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.