intipdia

YANG LAIN HANYA BICARA, KAMI MEMBERI BUKTI

Oktober 29, 2020

TENTANG LI-TIPIKOR

TENTANG LI-TIPIKOR
DEKLARASI LI-TIPIKOR

DEKLARASI LI-TIPIKOR

DEKLARASI LI-TIPIKOR

PRESS RELEASE

ACARA DEKLARASI, SEMINAR  DAN PEMBEKALAN

PENGURUS LI-TIPIKOR

Setelah sempat tertunda beberapa kali, akhirnya Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (LI – TIPIKOR) melaksanakan Deklarasi dan Seminar Nasional yang diikuti oleh seluruh jajaran LI-TIPIKOR dari pusat sampai daerah. Pelaksanaan Deklarasi ini sekaligus menandai berdirinya LI-TIPIKOR secara resmi setelah memperoleh Pengesahan Status Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU dengan nomor: AHU-00756.60.10.2014.

Bertempat di Hall Gedung Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (05/02/2014 ) LI-TIPIKOR secara resmi telah melaksanakan Deklarasi sekaligus Seminar dan Pembekalan pengurus dan anggota. Deklarasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran DPN, DPP dan DPK/Kota serta para undangan,  baik dari kalangan pemerintah maupun TNI/POLRI.  Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ketua Panitia Pengarah, Nikodemus Randa T. Mara, Ketua Umum LI-TIPIKOR, Desfikar Darwis mengatakan, bahwa berakhirnya era orde baru dengan ditandai  munculnya era reformasi telah mengubah arah kebijakan pemerintah dalam pembinaan  organisasi  kemasyarakatan. Hal ini ikut membawa dinamika perubahan sosial – politik. Perubahan paradigma pada era orde baru dari elit political base ke community society base, yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik, pengendalian menjadi kemitraan dan pemberdayaan, otoritarianis menjadi demokratis. Terdapat juga tuntutan untuk penerapan prinsip – prinsip akuntabilitas, partisipasi  dan transparansi dalam pengelolaan negara, sektor swasta dan masyarakat. Optimalisasi peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen sebagai “social capital” dalam pengembangan masyarakat warga (civil society) atau masyarakat madani harus ditingkatkan sehingga secara umum bisa diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusional sosial yang memiliki ciri – ciri kemandirian, toleransi, keswadayaan – kerelaan menolong satu sama lain dan menjunjungi tinggi norma dan etika yg disepakatinya secara bersama – sama. Adanya regulasi yang mendorong masyarakat untuk ikut serta  mengantisipasi, mencegah,  dan memberantas tindak pidana korupsi menjadi latar belakang didirikannya Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (LI – TIPIKOR).  UU 31/99 jo 20/2001  (pasal 41) tentang Peran Serta Masyarakat , UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik , serta PP 71/2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan ratifikasi Konvensi UNCAC semakin menempatkan masyarakat pada posisi penting untuk ikut terlibat memantau, melaporkan bahkan ikut memerangi korupsi yang sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa ( Extra Ordinary Crime). Sebagai Lembaga Independen/Perkumpulan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan undang – undang nomor 8 tahun 1985 jo undang – undang nomor 17 tahun 2013, LI-TIPIKOR adalah organisasi independen yang mandiri karena tidak berafiliasi pada partai politik maupun pada lembaga  pemerintah. Organisasi ini murni menjalankan amanat undang – undang sebagai kontrol sosial kemasyarakatan (Social Control) yang diharapkan menjadi mitra kritis, obyektif dan konstruktif bagi lembaga lainnya, baik lembaga pemerintahan (mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan juga pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Clean and clear governance), swasta, maupun dengan lembaga – lembaga lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama dengan LI-TIPIKOR. Mengutip beberapa isi materi yang disampaikan oleh Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di beberapa pertemuan, mengatakan, bahwa perubahan peran instansi terkait (Kemendagri) merupakan perubahan prinsipiil pasca reformasi. Yang semula melaksanakan fungsi pembina politik dalam negeri berubah menjadi melaksanakan tugas fasilitasi pembangunan politik dalam negeri. Kebijakan dalam fasilitasi pembangunan politik dalam negeri diarahkan pada pemberdayaan peran komponen stakeholders sesuai kapasitas masing-masing. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan public, memasyarakatkan nilai-nilai budaya bangsa sebagai pencerminan budaya politik demokrasi, berfungsinya supra dan infra struktur politik secara efektif, terwujudnya kemandirian infra struktur politik, lancarnya komunikasi politik antara rakyat dengan wakilnya di lembaga perwakilan rakyat; meningkatnya partisipasi politik masyarakat, penegakan hak asasi manusia, terwujudnya budaya politik demokrasi, dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kerangka pikir pembangunan bidang politik focus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan berserikat dan berkumpul, meningkatkan kemitraan pemerintah dengan ormas dan organisasi independen, serta peningkatan peran informasi dan komunikasi. Prioritas urusan pemerintahan bidang kesbangpol dalam negeri sasarannya adalah meningkatkan kesadaran warga Negara sehingga nampak Visi Penguatan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen Dalam Pembangunan Demokrasi dengan beberapa kategorinya. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen adalah bagian dari “social political governance” (tata kelola sosial politik) dari, oleh dan untuk masyarakat guna memantapkan masyarakat madani (civil society). Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen sebagai social capital bagi pembangunan (civic engagement, kelembagaan masyarakat, service delivery). Hubungan yang demokratis antara negara dan masyarakat dapat tumbuh lewat perkembangan Organisasi Independen yang sehat dan kredibel. Perlu ada keseimbangan antara kebebasan individu dengan kebutuhan perlindungan kepentingan publik. Regulasi tidak semata-mata lagi dilakukan oleh pemerintah, tetapi bersama-sama dengan ormas. Peran secara umum bahwa kemerdekaan Indonesia bercita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Peran tersebut tidak an sich/semata-mata hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen. Luasnya tanah air Indonesia membuat peranan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh negara. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen bergerak di dua ranah, di ranah akar rumput berperan menjadi katalis dan penggerak keberdayaan masyarakat  Sedangkan di ranah elite, menjadi perantara antara masyarakat ketika berelasi dengan negara dan pasar.  Peran Negara di Era Reformasi adalah negara yang melayani dan bukan mengontrol Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen, mengayomi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen dalam melaksanakan aktivitasnya, katalisasi dan fasilitasi pemerintah terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen, memberikan insentif kepada Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Independen yang benar-benar membantu pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Tranformasi dari birokrasi yang MENGATUR dan MENGONTROL menjadi MELAYANI dan MEMFASILITASI.

Menyadari posisi itu, LI-TIPIKOR didirikan bukan hanya sebagai Organisasi Independen biasa, tetapi diharapkan mampu menjadi Lembaga / Organisasi Independen terdepan yang selalu memperjuangkan amanat penderitaan rakyat yang selalu menjadi korban kebijakan politik, hukum, dan kebijakan – kebijakan sesaat yang hanya mementingkan kelompok, dan golongan. Sebagai Organisasi Independen yang menggunakan nama LI-TIPIKOR, disini ditegaskan bahwa LI-TIPIKOR bukan bagian dari institusi manapun, apalagi dikait – kaitkan dengan institusi TIPIKOR di lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK). Tetapi menjadi mitra atau rekan kerjasama dalam hal pencegahan segala bentuk tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang mana bila tidak dicegah dan diantisipasi akan semakin memperburuk citra NKRI dimata dunia internasional.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kepedulian LI-TIPIKOR pada bangsa ini bukan hanya semata – mata pada persoalan hukum dan korupsi, tetapi bidang – bidang lainnya juga seperti masalah kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan pengangguran juga mendapat perhatian dari kepedulian LI-TIPIKOR, sehingga keberadaannya mampu membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Acara deklarasi, seminar  dan pembekalan organisasi ini diikuti oleh semua unsur atau jenjang kepengurusan LI-TIPIKOR dari DPN, DPP, dan DPK seluruh Indonesia +  16 Dewan Pimpinan Provinsi dan 78 Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, perwakilan pemerintah, LSM/Ormas, Mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat terkait seperti dari Kemendagri, TNI/Polri, KPK, KPU, Bawaslu, Praktisi, Akademisi, dan undangan lainnya.

Kegiatan ini juga diadakan dalam rangka konsolidasi dan koordinasi organisasi, sekaligus sebagai rasa syukur atas terbentuknya LI-TIPIKOR yang awalnya didirikan pada tahun 2010 dengan nama LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MAFIA HUKUM, PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA R. I. Perubahan  nama menjadi LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM, KINERJA APARATUR NEGARA R. I, setelah diajukan perubahan akte notaris dengan mengajukan penerbitan badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Dan pada tanggal 25 November 2014,  LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM, KINERJA APARATUR NEGARA R. I, resmi berdiri dengan Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-00756.60.10.2014. Sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2014 juga telah dikeluarkan Sertifikat Hak Cipta oleh Dirjen HAKI Kemenkumham RI, untuk Lambang/Logo. Bendera, PIN, KTA, Bendera, dan Tabloid/Surat Kabar LI-TIPIKOR. Hal ini patut menjadi kebanggaan bagi semua Unsur di LI-TIPIKOR bahwa keberadaan LI-TIPIKOR telah SAH secara Hukum dan diharapkan mampu menjadi lembaga independen yang tampil terdepan sesuai Visi dan Misi organisasi dalam membantu dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good and clean governance, pemberantasan dan pencegahan TIPIKOR, memberantas mafia hukum dan mafia-mafia lainnya demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, bebas dari segala macam penindasan.

Tujuan lainnya adalah sebagai ajang silaturahmi antar anggota dan pengurus LI-TIPIKOR secara nasional dan menanamkan pemahaman agar turut serta mensukseskan pembangunan nasional, revolusi mental yang masuk dalam prioritas Nawa Cita Presiden Jokowi.  Struktur kepanitiaan ini diketuai oleh DR(C) FERRY FIRMANSYAH, MM dengan wakil ketua PABERS SIHOMBING, SE, MM. Sekretaris ELPINAS, S.Kom., CCNA., Bendahara RUBEN SENTHOT SUYADI, SE.  Didukung oleh Ketua Umum LI-TIPIKOR, Desfikar Darwis, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Seluruh Pengurus dan Anggota DPN, DPP, dan DPK LI – TIPKOR, Sponsor dan Donatur.

Sekian dan Terima Kasih!

TTD,

NIKODEMUS RANDA T. MARA.

Ketua Steering Comitte Deklarasi /Pendiri sekaligus Sekretaris Dewan Pendiri LI-TIPIKOR.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.