intipdia

YANG LAIN HANYA BICARA, KAMI MEMBERI BUKTI

Oktober 29, 2020

DASAR HUKUM, LEGALITAS DAN KODE ETIK DAN LAIN-LAIN.

DASAR HUKUM, LEGALITAS DAN KODE ETIK DAN LAIN-LAIN.

 

DASAR HUKUM.

PEMBENTUKAN LEMBAGA INVESTIGASI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM KINERJA APARATUR NEGARA R. I (LI-TIPIKOR).
LATAR BELAKANG.

Dasar dan latar belakang terbentuknya LI-TIPIKOR, adalah sebagai wujud rasa tanggung jawab anak bangsa Indonesia yang melihat keadaan bangsa yang semakin terpuruk, dengan  semakin menjamurnya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin menggerogoti para penyelenggara negara di republik ini.

DASAR HUKUM:
  1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) dan Pasal 28 dan 23E ayat (3)
  2. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR-RI/1998 tenteng Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
  3. Ketetapan MPR – RI No. VIII/MPR/ 2001 tentang Rekomondasi arah kebijakan pembrantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah PERPPU No. 02 Tahun 2017 dan di sahkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, (pasal 41) tentang Peran Serta Masyarakat;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan ratifikasi Konvensi UNCAC;
  8. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia;
  9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari Dan Kepada Pihak Asing;
  23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
  24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 333 TAHUN 2012.DV tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Kementerian Dalam Negeri Dengan Ormas, LSM, dan LNL dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesbangpol Dalam Negeri;
  26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep /118 / M.Pan / 8 / 2004 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
  27. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep. 236 / M BU / 2003 Tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
  28. Pasal 8 dan pasal 9 Undang – Undang RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
  29. Pasal 41 Undang – undang RI No. 31 tahun 1999, tentang Pembrantasan Tindak pidana korupsi.
  30. Pasal 20 Undang – undang RI no. 30 tahun 2002 tentang komisi pembrantasan Tindak Pidana Korupsi ( KPK ).
  31. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
  32. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembrantasan Korupsi yang ditujukan kepada Penyelenggara Negara baik sipil, TNI maupun
  33. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LI-TIPIKOR;
  34. Rekomendasi dan keputusan – keputusan Hasil Rapat Pimpinan Nasional I LI-TIPIKOR yang dilaksanakan pada tanggal 02 – 04 Agustus 2018;

LEGALITAS.

Akta Notaris Nomor  :  90 Tahun 2014 tertanggal 25 November 2014; (Notaris : Zainal Almanar,  SH, MKn)
Akta Notaris Nomor  : 26 Tahun 2018 tertanggal 09 April 2018  (Notaris : Kantor Notaris Zainal Almanar, SH., MKn oleh Notaris Pengganti Rio Fardiawan, SH.,MKn.)
SK Menkumham       : AHU.00756.60.10.2014
SK Menkumham       : AHU-0000301.AH.01.08. TAHUN 2018
NPWP                         : 84.072.217.7-015.000

KODE ETIK.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemerdekaan berorganisasi adalah sarana masyarakat untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga, dalam rangka ikut berpartisipasi meningkatkan kualitas kehidupan dan martabat manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan dimaksud.

LI-TIPIKOR menyadari sepenuhnya bahwa ada kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman tradisi masyarakat, dan norma-norma agama yang menjadi prioritas utama.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, LI-TIPIKOR menghormati hak asasi setiap orang, oleh karena itu dalam setiap Gerak langkahnya Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dituntut profesional dan terbuka untuk setiap kontrol masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan berorganisasi dan memenuhi hak publiknya  untuk ikut serta dalam menginvestigasi dan mengawal kinerja pemerintah agar sesuai dengan konstitusi, cita-cita kemerdekaan dan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem Trias Politika, maka Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR memerlukan landasan moral dan etika sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme dalam bertindak dan berperilaku.

Kode Etik ini melandaskan diri pada tiga prinsip sikap professional yang saling terkait yang berlaku di seluruh dunia, yaitu:

1) Tunduk pada hukum;

2) Bertindak etis;

3) Menerapkan “good taste” (selera yang baik).

Kode etik ini juga dilandasi oleh keperibadian anggota LI-TIPIKOR yaitu:

  1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Pancasilais.
  3. Jujur.
  4. Adil.
  5. Arif dan Bijaksana.
  6. Berhati Lapang dan Berpikiran Luas.

Atas dasar itu, Dewan Pimpinan Nasional LI-TIPIKOR menetapkan Kode Etik sebagai berikut:

Pasal 1

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR bersikap Profesional-Independen, bekerja dengan hasil yang akurat, dan tidak memiliki I’tikad buruk.

Penafsiran:

  1. Profesional-Independen berarti ahli dibidangnya dan bekerja dengan hati nurani, tanpa paksaan, atau intervensi dari pihak lain;
  2. Akurat berarti dapat dipercaya benar sesuai keadaan yang objektif;
  3. Tidak memiliki itikad buruk berarti dalam menjalankan fungsinya tidak ada niat secara sengaja atau semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain;

Pasal 2

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dalam menjalankan tugas organisasi selalu menempuh cara-cara yang profesional dan berakhlak.

Penafsiran:

  1. Profesional berarti mampu menunjukkan identitas diri kepada narasumber, dan menghormati hak privasi masyarakat;
  2. Berakhlak berarti tidak menyuap untuk mendapatkan informasi, menghasilkan fakta yang jelas sumbernya, dan tidak merekayasa kasus.

Pasal 3

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dalam menjalankan fungsi investigasi selalu menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

  1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi yang diperoleh;
  2. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi yang berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi atas fakta;
  3. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang sebelum ada keputusan resmi Pengadilan.

Pasal 4

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dalam menjalankan tugas organisasi dan fungsi investigasi tidak boleh berbuat bohong, fitnah, dan balas dendam.

Penafsiran:

  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta, tapi tetap ditindaklanjuti sebagai kasus;
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
  3. Balas dendam berarti mencari-cari kesalahan suatu pihak karena faktor sakit hati.

Pasal 5

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR tidak menyebutkan dan menyebarluaskan identitas seseorang yang diduga melakukan KKN serta kejahatan lainnya yang sedang di investigasi.

Penafsiran:

  1. Identitas berarti semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak dan mengetahuinya;
  2. KKN serta kejahatan lainnya berarti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme serta kejahatan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah.

Pasal 6

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR tidak boleh menyalah-gunakan fungsi, posisi, dan wewenang yang dimilikinya, serta tidak menerima suap.

Penafsiran:

  1. Menyalah-gunakan fungsi, posisi dan wewenang berarti segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas;
  2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi profesional-independensi.

Pasal 7

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dalam melakukan investigasi memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, dan menghargai ketentuan informasi latar belakang.

Penafsiran:

  1. Hak tolak berarti hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
  2. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data tanpa perlu menyebutkan narasumbernya.

Pasal 8

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dalam menjalankan fungsi mengawal kinerja pemerintah, tidak berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

  1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas duduk persoalannya;
  2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan dan sikap.

Pasal 9

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya selalu menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya disemua tempat dan waktu.

Penafsiran:

  1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati;
  2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya.

Pasal 10

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR dalam melakukan investigasi harus segera memperbaiki kekeliruan dan ketidak-akuratan informasi, disertai dengan permintaan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan.

Penafsiran:

  1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak yang dirugikan;
  2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok investigasi.

Pasal 11

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR ta’at hukum dan selalu berperilaku yang dapat dijadikan tauladan, dan tidak menuntut perlakuan istimewa.

Penafsiran:

  1. Ta’at hukum berarti memahami Hak dan Kewajiban pribadi dan orang lain dengan benar;
  2. Tauladan berarti perilaku yang dapat dicontoh yang sesuai dengan aturan dan norma-norma;
  3. Istimewa berarti Hak yang tidak setara dan tidak proporsional.

Pasal 12

Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR mengutamakan kesetiaan kepada organisasi, aktif dan ikhlas serta memiliki toleransi yang tinggi.

Penafsiran:

  1. Setia berarti patuh kepada semua ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
  2. Aktif berarti sanggup menjalankan fungsi dan kewajibannya.
  3. Ikhlas berarti lebih mengutamakan kewajiban daripada hak.
  4. Toleransi berarti mampu menciptakan dan menjaga kondisi yang selalu kondusif.

Pasal 13

Dengan  keyakinan bahwa mekanisme pengaturan diri sendiri (self regulation) adalah lebih baik daripada intervensi kekuatan eksternal, maka Kendatipun tidak mengikat secara hukum, Setiap pelanggaran atau pengabaian terhadap Kode Etik ini, secara efektif diancaman dengan ‘sanksi sosial’, ‘sanksi moral’ dan ‘sanksi organisasi’ yang diatur secara tersendiri oleh Pleno Dewan Pimpinan Nasional, dengan terlebih dahulu menjadikan Kode Etik ini sebagai Peraturan Organisasi.

Pasal 14

Kode Etik ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah LI-TIPIKOR.

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) LI-TIPIKOR

BAGIAN I
PENDAHULUAN
UMUM

Standar Operasional Prosedur adalah sebuah aturan dan petunjuk kerja yang harus selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas – tugas investigasi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas harus memiliki standar kompentensi yang memadai dan disepakati . Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionali¬tas yang diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak masyarakat.

SOP ini pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum yang melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

SOP ini meliputi kemampuan memahami etika dan hukum, konsep data, penyusunan dan analisa data, serta kesimpulan data. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai investigator profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyampaikan data.

PENGERTIAN SOP

Standar Operasional Prosedur adalah patokan baku yang menjadi pegangan, ukuran, dan dasar bagi seorang investigator. Standar Operasional Prosedur juga berarti model bagi karakter unggulan, kompetensi dan kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Investigator adalah orang yang melaksanakan kegiatan investigasi berupa penyelidikan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan data dan informasi yang dapat diolah dan diana¬lisa untuk diambil kesimpulan.

Data dan Informasi adalah bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Kompetensi adalah kemampuan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang investigasi. Hal itu menyangkut kesadaran, pengeta¬huan, dan keterampilan.

Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan.

TUJUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.
  1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas anggota LI-TIPIKOR dalam menjalankan tugas Investigasi.
  2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja anggota LI-TIPIKOR oleh DPN.
  3. Menegakkan kemerdekaan berdasarkan kepentingan publik.
  4. Menjaga harkat dan martabat sebagai profesi khusus
  5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi
  6. Menempatkan anggota LI-TIPIKOR pada kedudukan strategis dalam proses investigasi.
MODEL DAN KATEGORI SOP.

Dalam rumusan SOP, ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu:

Kesadaran (Awareness):

Mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan investigatif, serta pentingnya jejaring dan lobi.

Pengetahuan (Knowledge):

Mencakup teori dan prinsip investigasi, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus.

Keterampilan (Skills):

Mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan data), serta melakukan riset, analisis, prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi. Kompetensi yang dirumuskan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai.

Kompetensi yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut:

Kesadaran (Awareness),

Dalam melaksanakan tugas, dituntut untuk menyadari norma – norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran ini diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme.

Kesadaran Etika dan Hukum.

Kesadaran akan etika sangat penting dalam profesi, sehingga setiap langkah, termasuk dalam mengambil keputusan untuk pengumpulan data atau menginvestigasi masalah atau peristiwa, akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan.

Dengan kesadaran inipun akan tepat dalam menentukan kelayakan data atau menjaga kerahasiaan sumber. Kurangnya kesadaran pada etika dapat berakibat serius berupa ketiadaan pe¬tunjuk moral, sesuatu yang dengan tegas mengarahkan dan memandu pada nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang. Kekurangan kesadaran juga dapat menyebabkan kita gagal dalam melaksanakan fungsi investigasi. Untuk menghindari hal – hal di atas wajib memiliki integritas, tegas dalam prinsip, dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan tugas harus beretika, memiliki tekad untuk berpegang pada standar yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab.

Melayani Kepentingan Publik.

Berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan menghargai perbedaan. Harus terus meningkatkan kompetensi etikanya, karena yang terus melakukan hal itu akan lebih siap dalam menghadapi situasi yang pelik. Untuk meningkatkan kompetensi etika, Investigator perlu mendalami Kode Etik Investigasi dan kode etik organisasi.

Sebagai pelengkap pemahaman etika, dituntut untuk memahami dan sadar ketentuan hukum yang terkait dengan kerja Investigasi. Pemahaman tentang hal ini pun perlu terus ditingkatkan.

Wajib menyerap dan memahami Peraturan dan Undang-Undang, menjaga kehormatan, dan melindungi hak-haknya.

Mengetahuai hal-hal tentangi pelanggaran terhadap privasi, dan berbagai ketentuan dengan sumber data (seperti off the record, sumber – sumber yang tak mau disebut namanya).

Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik.

Kepekaan.

Kepekaan adalah naluri dan sikap diri dalam memahami, menangkap, dan mengungkap data dan informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu laporan lengkap dan spesifik.

Jaringan dan Lobi

Jaringan dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya sangat penting. Hal ini sebagai sumber data dan informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini, dan komprehensif serta mendukung pelaksanaan tugas.

Hal-hal di atas dapat dilakukan dengan:
  1. Membangun jejaring dengan narasumber;
  2. Membina relasi;
  3. Memanfaatkan akses;
  4. Menambah dan memperbarui basis data relasi;
  5. Menjaga sikap profesional dan integritas.
Pengetahuan (Knowledge).

Seorang investigator dituntut untuk memiliki teori dan prinsip intelijen, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus, juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya.

Pengetahuan Umum.

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti sosial, budaya, politik, hukum, sejarah, dan ekonomi. dituntut untuk terus menambah pengetahuan agar mampu mengikuti dinamika sosial dan kemudian menyajikan data dan informasi yang bermanfaat.

Pengetahuan Khusus.

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang yang akan diinvestigasi. Peng¬etahuan ini diperlukan agar memperoleh hasil yang spesifik dan lebih bermutu.

Pengetahuan, Teori, dan Prinsip.

Pengetahuan teori dan prinsip Investigasi mencakup pengetahuan tentang teori dan komunikasi. Memahami teori penting dalam menjalankan tugas.

Keterampilan (Skills).

Harus menguasai keterampilan seperti teknik mencari dan mengumpulkan data, teknik mewawancara, dan teknik membuat resume hasil investigasi. Juga harus mampu melakukan riset, analisis, dan menentukan arah kebijakan serta terampil menggunakan alat kerjanya termasuk memanfaatkan teknologi.

Keterampilan Investigasi (Enam M).

Keterampilan Investigasi mencakup keterampilan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan laporan.

Keterampilan menggunakan alat dan teknologi

Keterampilan menggunakan alat mencakup keterampilan menggunakan semua peralatan termasuk teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang profesinya.

Keterampilan Riset.

Keterampilan riset dan mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang terse¬dia; serta keterampilan melacak dan memverifikasi data dari berbagai sumber.

Keterampilan Analisis.

Keterampilan analisis dan penentuan arah Investigasi mencakup kemampuan mencari, mengumpulkan, membaca, dan menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan berbagai fakta dan data tersebut.

Kompetensi.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dan profesional. Kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu. Kompe¬tensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu:

  1. Memahami dan menaati SOP
  2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai.
  3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
  4. Menguasai bahasa;
  5. Mengumpulkan dan menganalisis fakta dan data.
  6. Menyajikan data;
  7. Menganalisa data;
  8. Merancang taktik dan strategi investigasi.
  9. Manajemen investigasi
  10. Menentukan kebijakan dan arah Investigasi
  11. Menggunakan peralatan teknologi
Standar Operasional Prosedur Investigasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :Jakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2014

   SOP KETENTUAN UMUM LI-TIPIKOR (BAGIAN II).

Memahami Dan Menjalankan Bidang Gerak Lembaga
Untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga menjalankan kegiatan sebagai berikut :
  1. Bidang Pengawasan (AD Pasal 4 ayat 1)
    • Pengawasan Kebijakan dan Pelayanan Publik
    • Pengawasan Kinerja Aparatur Negara
    • Pengawasan Legislatif dan Yudikatif
    • Pengawasan Aparat Penegak Hukum
    • Pengawasan Lingkungan hidup dan kehutanan
  1. Bidang Hukum (AD Pasal 4 ayat 2)
    • Seminar dan Diklat Pencegahan Tipikor
    • Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Investigasi
    • Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    • Membentuk Lembaga Bantuan Hukum untuk Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum
    • Perlindungan Hak Asasi Manusia
    • Perlindungan dan Pembelaan Hak Rakyat
    • Perlindungan dan Pembelaan Hak Anak
    • Perlindungan dan Pembelaan Hak Perempuan
    • Perlindungan dan Pembelaan Hak Konsumen.
    • Perlindungan dan Pembelaan Hak Warga Negara Indonesia (TKI dan TKW) yang bekerja di luar negeri.
    • Perlindungan dan Pembelaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Pemantau Reformasi Agraria.
  1. Bidang Publikasi (AD Pasal 4 ayat 4)
    • Penerbitan Surat Kabar, Majalah, Tabloit, Buku, dll.
    • Media On Line.

Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Kinerja Aparatur Negagra Republik Indonesia adalah Organisasi Independen/Perkumpulan Berbadan Hukum dari Kemeterian Hukum dan HAM, didirikan untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan gagasan penyelenggaraan negara Good Governance didalam negara kesatuan Republik Indonesia.

  1. Memperjuangkan tegaknya hukum dengan menghormati serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, hak asasi manusia, etika, akhlak dan moral.
  2. Atas inisiatif sendiri, ataupun berdasarkan masukan dari kalangan penyelenggara negara serta masukan, keluhan bahkan aduan dari masyarakat pada umumnya, melakukakan penelitian, kajian dan penyelidikan serta analisa berbagai aturan dan perundang-undangan berkenaan dengan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia.
  3. Menerima, mengkaji, dan menelaah berbagai masukan dari lembaga penyelenggara sendiri maupun masukan, keluhan bahkan aduan dari masyarakat pada umumnya tentang berbagai kegiatan dan atau praktek penyelenggaraan negara yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, membuat kesimpulan dan saran-saran serta mengajukan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk diambil tindakan koreksi, atau penyempurnaan yang perlu.
  4. Dalam hal terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan tertentu dapat disarankan/diusulkan ataupun dilaporkan untuk diambil tindakan secara hukum oleh aparat penegak

hukum yang berwenang terhadap individu, institusi, korporasi atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

  • Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Pengawasan yang dimaksud dilakukan secara perorangan, kelompok maupaun organisasi masyarakat (LSM) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peranserta Masyarakat dan Keppres Nomor 74 Tahun 2001 pasal 9 ayat 1 dan ayat 2.
  • Menjalankan amanat dan misi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan gagasan dan dorongan 42 koalisi LSM yang mengadopsi prinsip-prinsip Freedom Of Information.Mendorong dapat terwujudnya/terlaksananya 9 hak-hak warga dalam layanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.
  • Mendorong dapat terwujudnya 3 hak-hak warga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
KETENTUAN PROSEDUR TEKNIS
Prosedur Pengaduan.
  1. Menerima pengaduan dari warga masayarakat.
  2. Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis.
  3. Pengaduan dicatat dalam buku daftar pengaduan.
  4. Pengaduan yang disampaikan dalam bentuk lisan dilakukan wawancara oleh bidang pengaduan dengan berpedoman pada 5 W 1 H :
  • Apa masalahnya ( What) :
  • Dimana tempat kejadian perkara ( Where)
  • Kapan terjadi (When)
  • Siapa yang melakukannya (Who)
  • Mengapa terjadi (Why)
  • Berapa jumlah pelakunya, berapa jumlah korban, berapa jumlah kerugian yang diderita ( How)
  1. Pengaduan yang disampaikan dalam bentuk tertulis diterima oleh Bidang Telaah Cepat selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan Lembaga apakah perlu pemanggilan atau somasi dengan surat.
Prosedur Investigasi.
  1. Jika Bidang Pengaduan dan Bidang Telaah Cepat merekomendasikan untuk dilakukan investigasi lapangan Pimpinan Lembaga menunjuk Bidang Investigasi & Intelijen untuk segera turun lapangan dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
  2. Bidang Investigasi & Intelijen dalam melakukan tugas penelitian lapangan diwajibkan menyertakan media baik Crew media cetak maupun media elektronik.
  3. Tim Investigasi & Intelijen ketika melakukan penelitian lapangan wajib menunjukan Surat Perintah Tugas atau identitas lainnya, melapor kepada pemerintah setempat dan mengisi buku tamu.
  4. Tim Investigasi & Intelijen diwajibkan melakukan penelusuran/penelitian (Klarifikasi/Konfirmasi), melakukan wawancara, meminta bantuan keterangan ahli, agar dipeoleh hasil yang berimbang para pihak (pihak pelapor dan terlapor) sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang akurat.
Prosedur Pelaporan.
  1. Hasil Investigasi baik berupa hasil wawancara, konfirmasi, fakta-fakta hukum yang diperoleh maupun alat bukti tertulis serta keterangan para saksi harus didokumentasi dan dibuatkan Berita Acara dan harus ditandatangani para pihak.
  2. Hasil penelitian Tim Investigasi & Intelijen dibuatkkan kesimpulan dan laporan atau dibuat dalam laporan kronologi dengan berpedoman 5 W 1 H dan disertai dengan alat-alat bukti.
  3. Hasil Investigasi diserahkan kepada Bidang Hukum dan Penuntutan/Pembelaan untuk menyusun penuntutan/pelaporan kepada aparat penegak hukum dan unit-unit layanan publik yang ada.
  4. Temuan hasil Investigasi yang terindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi diadukan kepada TIDPIKOR Kepolisian dan Tindak Pidana Khusus Kejari/Kejati.
  5. Temuan hasil Investigasi yang terindikasi penyimpangan standar pelayanan publik oleh pelaksana dan/atau tidak memperbaiki pelayanan diadukan kepada penyelenggara dan Ombudsman.
  6. Temuan hasil Investigasi yang terindikasi pelanggaran sistem administrasi dan kesewenang-wenangan pejabat publik diadukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan/atau Ombudsman.
  7. Temuan/pengaduan yang terindikasi pelanggaran pidana umum diadukan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRES, POLDA dan BARESKRIM MABES POLRI).
  8. Temuan/pengaduan yang terindikasi pelanggaran kode etik diadukan ke Institusi masing-masing/yang bersangkutan.
Prosedur Administrasi.
  1. Tidak menerima uang/barang atau dalam bentuk apapun atau berupa sucses fee diluar kantor yang berhubungan dengan perkara/kasus yang sedang ditangani dan mengenai sucses fee harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan peraturan organisasi/lembaga.
  2. Setiap anggota LI-TIPIKOR yang melanggar ketentuan angka 1 diatas akan diberikan sanksi berupa pemberhentian/dicabut haknya sebagai anggota selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
  3. Mengisi formulir pendaftaran anggota, Daftar Riwayat Hidup, dan Pakta Integritas
  4. Membayar iuran anggota setiap tahun sesuai yang ditentukan lembaga.
  5. Membayar biaya administrasi Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk setiap penerbitan dan pepanjangan KTA oleh Kantor Pusat/Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
  6. Membayar biaya Atribut Anggota (celana, kemeja dan jas) yang disediakan oleh kantor pusat/Dewan Pimpinan Nasional.
  7. Setiap pergantian pengurus karena berakhirnya masa jabatan diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Nasional LI-TIPIKOR tembusannya disampaikan  kepada Bupati cq. Kesbangpol, Kapolres cq. Satuan Intel Pol, Kejari cq. Satuan Intel Kejari dan Ketua Pengadilan Negeri cq. Bagian Hukum dan Administrasi.
  8. Setiap 3 (tiga) bulan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) LI-TIPIKOR diwajibkan membuat laporan progres kerja lembaga kepada Dewan Pimpinan Nasional LI-TIPIKOR tembusannya disampaikan kepada Bupati Kesbangpol, Kapolres cq. Satuan Intel Pol, Kejari cq. Satuan Intel Kejari dan Ketua Pengadilan Negeri cq. Bagian Hukum dan Administrasi.
  9. Semua dokumen hasil penelitian harus dijaga kerahasiaannya.
  10. Tidak menjustifikasi orang/individu, Pejabat Negara/Publik, Institusi tanpa fakta atau bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hokum.-

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TATA TERTIB.

Dalam rangka tertib operasional, menjaga kewibawaan dan kredibilitas serta professional lembaga LI-TIPIKOR serta menjaga dan melindungi anggota LI-TIPIKOR dari hal – hal yang tidak diinginkan, maka dipandang perlu adanya kode etik Lembaga, larangan dan tata tertib bagi anggota LI-TIPIKOR sebagai berikut :

KEWAJIBAN PENGURUS DAN ANGGOTA LI-TIPIKOR

  1. Setiap anggota LI-TIPIKOR wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat dan Tunduk serta setia kepada UUD 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
  2. Setiap anggota LI-TIPIKOR wajib mentaati AD/ART dan segala bentuk kebijakan dan prosedur serta berbagi peraturan perudang undangan yang berlaku sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila.
  3. Setiap anggota LI-TIPIKOR wajib tertib dan santun serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan dimanapun berada.
  4. Setiap anggota LI-TIPIKOR dalam melaksanakan tugasnya wajib memegang prinsip – prinsip dan asas praduga tidak bersalah.
  5. Setiap anggota LI-TIPIKOR dalam melaksanakan tugasnya wajib menyebutkan nama, lembaga, menunjukkan surat tugas dan KTA kepada narasumber atau pihak yang hendak di mintai informasi atau hendak dikonfirmasi.
  6. Setiap anggota LI-TIPIKOR wajib menjaga dan memperhatikan hak azasi, dan hak – hak lainnya daripada pihak yang dilaporkan atau pihak yang diindikasikan melakukan

LARANGAN BAGI ANGGOTA LI-TIPIKOR.

  1. Setiap anggota LI-TIPIKOR dalam melaksanakan tugas / kegiatan dilarang meminta atau menerima segala sesuatu kepada objek yang diteliti atau dilaporkan kepada masyarakat.
  2. Setiap anggota LI-TIPIKOR dilarang menekan dan mengintimidasi pihak manapun dalam melaksanakan tugas.
  3. Setiap anggota LI-TIPIKOR dilarang menggunakan/ memamerkan atau memperlihatkan keanggotaannya untuk kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas – tugasnya.
  4. Setiap anggota LI-TIPIKOR dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan terlarang yang dapat mencemarkan nama baik lembaga.
  5. Setiap anggota LI-TIPIKOR dilarang membocorkan rahasia dan dokumen – dokumen LI-TIPIKOR kepada pihak manapun juga, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari  Sekjen dan Ketua Umum.
  6. Setiap anggota LI-TIPIKOR dilarang mengambil keputusan sepihak untuk hal-hal yang bersifat strategis dan substansial.

TATA TERTIB LI-TIPIKOR

  1. Setiap pengurus / anggota LI-TIPIKOR wajib berpakaian rapi,dan memperhatikan kebersihan, berperilaku sopan, santun dan rendah hati.
  2. Setiap anggota LI-TIPIKOR harus saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban setiap anggota.
  3. Dalam setiap rapat / pertemuan, anggota LI-TIPIKOR harus tepat waktu, memahami / mematuhi dan menjujung tinggi prinsip – prinsip organisasi yang baik.
  4. Setiap kegiatan ( rapat, pertemuan, dll ) harus memperhatikan waktu ibadah dan memberikan kesempatan untuk melaksanakannya sesuai ajaran agama masing – masing.
  5. Dalam melaksanakan setiap tugas / kegiatan, pengurus / anggota LI- TIPIKOR harus mendapat surat perintah / persetujuan dan surat tugas  dari   Ketua/Ketua Umum.
  6. Hasil / keputusan rapat wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap pengurus / anggota LI-TIPIKOR.
  7. Dalam melaksanaan tugas anggota LI-TIPIKOR wajib menggunakan seragam dan simbol – simbol/atribut lembaga LI-TIPIKOR.

STRATEGI INVESTIGASI.

PENGERTIAN INVESTIGASI.

INVESTIGASI adalah : Tindakan seseorang atau secara bersama baik dalam sebuah lembaga atau badan hukum untuk mencari atau menggali, menghimpun sebuah informasi yang perlu diketahui oleh orang banyak sehingga menjadi sebuah kenyataan sesuai dengan fakta dan realita.

Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Kinerja Apartur Negara RI adalah sebuah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk guna melakukan fungsi pengawasan public atas penyelenggaraan kinerja pemerintah kearah terwujudnya Good Governance. Selain daripada itu LI-TIPIKOR juga menempatkan diri dalam batas Tupoksi pemantauan yang terkait dengan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan demi untuk tujuan dan kepentingan tertentu, sehingga sesuai dengan tupoksinya LI-TIPIKOR mencari, mengumpulkan, serta mengkaji/menganalisa setiap temuan data, selanjutnya disampaikan sebagai laporan data pembuktian awal keranah hukum dan kepada instansi terkait serta kepada yang berkompeten menindaklanjutinya. Setiap anggota yang berada dalam LI-TIPIKOR adalah orang-orang yang secara bersama-sama membangun satu kepercayaan masyarakat kekompakan, bukan saling menjatuhkan atau mencari sen¬sasi untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN INVESTIGASI.
  1. Membangun Karakter Diri :
  2. Performance/Attitude
  3. Intelektualitas
  4. Komunikasi Lisan dan tulisan
  5. Memiliki Skill dan Kompetensi
  6. Skill/Kompeten Dalam Bidang Investigasi dan Intelijen (6M) :   Mencari,       Memperoleh, Memilki, Me¬nyimpan, Mengolah, dan Menyampaikan
  7. Skill/Kompeten menggunakan alat teknologi dan informasi
  8. Skill/Kompeten Riset : Mampu menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia, kom¬peten melacak dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber.
  9. Skill/Kompeten dalam bidang Analisis
  10. Memiliki Kemampuan mengidentifikasi informasi
  11. Memahami Dasar Hukum/Rujukan Hukum
  12. Memiliki Kemampuan mengklarifikasi Data
  13. Menguasai lapangan dan obyek target dan sasaran
  14. Memahami Visi dan Misi LI-TIPIKOR.
SUKSES TIDAKNYA LI-TIPIKOR.

Aktifitis harus :

  1. Berpenampilan rapih dan sopan
  2. Team Work yang solid, transparan, tidak saling mencurigai, dan tidak saling menjatuhkan
  3. Mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling mendukung
  4. Memahami dan mematuhi AD/ART, Visi dan Misi, dan peraturan-peraturan lain internal LI-TIPIKOR
  5. Memahami Tupoksi, Hierarchi Jabatan di LI-TIPIKOR
  6. Tidak melakukan pemerasan pada obyek/sasaran
  7. Pandai berdiplomasi/berkomunikasi
  8. Percaya diri dan tidak arogan
  9. Wajib memberikan laporan sesuai dengan tingkatan kepengurusan
  10. Mengerti dan hafal Perturan-peraturan dan perundangundangan yang berlaku
  11. Memiliki etos kerja yang professional
  12. Memilki data yang akurat dan factual
  13. Tidak mencemarkan nama baik obyek/target sasaran
  14. Memilki kemampuan membuat surat yang baik, sopan dan tegas/tajam (tidak mengancam).

PENUTUP.

Setiap Pengurus dan Anggota LI-TIPIKOR harus memilki kecerdasan dalam membangun Intelektualitas agar memilki semangat kerja yang tinggi. Mereka yang memilki Intelektualitas berarti harus mampu mem¬bangun diri menjadi Investigator yang punya Kapasitas, Kualitas, Kapabilitas, dan Kreatifitas serta Integritas (4 K + 1 I)

LI-TIPIKOR adalah sebuah lembaga social control yang memantau dan peduli akan permasalahan bangsa dan negara, sehingga tercipta NKRI yang berdaulat, sejahtera, aman, serta jauh dari perilaku KKN.

MARI KITA JAGA NAMA BAIK LI-TIPIKOR, SERTA MARI KITA PELIHARA KEKOMPAKAN SESAMA KITA.

 

PERSYARATAN BERGABUNG DENGAN LI-TIPIKOR:

  1. Mengajukan Surat Permohonan untuk bergabung dengan LI-TIPIKOR yang ditandatangani calon Ketua dan calon Sekretaris. Ditujukan kepada Ketua Umum LI-TIPIKOR dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
  • Mengisi Formulir Pendaftaran
  • Mengisi Surat Pernyataan (Ditandatangani diatas Meterai 6000.)
  • Mengisi Pakta Integritas (Ditandatangani diatas Meterai 6000.)
  • Mengisi Susunan/Struktur Pengurus
  • Melampirkan Pasfoto uk. 4 X 6 dua lembar
  • Foto tampak depan dan ruangan dalam kantor (ada meja kerja dan computer).
  • Mengisi Surat Pernyataan Kebenaran Data ditandatangani diatas Meterai 6000.
  • Bersedia membuat Surat Keterangan Domisili, Surat Tanda Lapor Kesbangpol, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya,
  • Bersedia membuat NPWP dan Rekening Lembaga yang ditandatangani Ketua, Bendahara dan Sekretaris.
  1. Syarat tersebut diatas sebagai syarat Verifikasi untuk persetujuan bergabung di LI-TIPIKOR.
  2. Apabila disetujui/tidak disetujui atau ada petunjuk lain, maka dalam waktu 5(Lima) hari kerja akan disampaikan pemberitahuan melalui Surat Elektronik (E-mail).
  3. Semua persyaratan tersebut diatas dikirim melalui Email: dpnlitipikor@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.